Banyak Koruptor Banyak Rezeki

Jumat, 2 Desember 2011, Abraham Samad sukses terpilih sebagai ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang baru. Momen ini membuat saya tertarik untuk menulis perihal kasus korupsi yang tumbuh subur di Indonesia. KPK adalah sebuah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk memberantas aksi korupsi di Indonesia. Melihat prestasi ketua KPK sebelumnya, Antasari Azhar, mampu menyeret dan memenjarakan 40 orang anggota DPR-RI dan delapan orang menteri yang terlibat kasus pidana korupsi (www.antaranews.com). Walaupun harus mengakhiri nasibnya sebagai tersangka, sepak terjang Antasari mampu membuat gerah para pejabat. Sekarang tugas ini dialihkan kepada Abraham, diharapkan  aksinya  pun mampu menguak kasus para koruptor nakal tanpa pandang bulu.

"Saya sangat siap menerima semua risiko atas jabatan saya. Bahkan saya pun siap di Antasari-kan. Lebih dari itupun saya sangat siap, mesti harus sampai meninggal dunia. Itu artinya saya mati di jalan Allah," jawab Abraham, Ahad (4/12), dalam acara silaturahmi dengan puluhan tokoh dan aktivis Sulawesi Selatan di Sekretariat Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi, Makassar. (http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2011/12/04/74276/Abraham-Samad-Terinspirasi-Baharuddin-Lopa)

Praktek korupsi tidak hanya dilakukan oleh petinggi-petinggi negara, tetapi juga rentan dilakukan oleh rakyat jelata. Namun, karena keagresifan media massa, blow up kasus korupsi 'kalangan atas' dinilai lebih menarik dibandingkan 'kalangan bawah'. Sebagai contoh, saya menemukan sebuah surat kabar nasional yang mengulas 4 berita besar kasus korupsi dalam sekali terbit. Pertama, berita mengenai kasus suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 dengan tersangka Nunun Nurbaeti. Kedua, kasus Bank Century dengan terpidana Robert Tantular. Ketiga, korupsi wisma atlet SEA Games Palembang oleh Sekretaris Kemenpora, Wafid Muharam. Keempat, Kasus suap di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans). Keempat kasus tersebut membuktikan bahwa para pemimpin kita telah gagal dan melenceng dari figur seorang pemimpin yang amanah..

Balik lagi ke konteks demokrasi, apakah faktor kekuasaan membuat para pemimpin buta? Coba kita tengok DPR dan DPRD yang dianggap sebagai wadah perwujudan demokrasi, malah menjadi sarang koruptor. Aktivitas seperti jual-beli aneka RUU, utak-atik anggaran, pemekaran wilayah, pemilihan kepala daerah, proyek pembangunan, pemilihan pejabat, dan sebagainya menjadi lahan basah korupsi para anggota dewan. Hal ini dapat dicatat sebagai tugas besar bagi KPK, apakah mereka mampu membongkar kedok para serigala berbulu domba?

Entah bagaimana cara meminimalisir kasus korupsi yang telah mewabah di Indonesia. Dalam Islam, tidak melihat laki-laki atau perempuan apabila mencuri minimal 0,5 gram emas maka tangannya akan dipotong. Apakah hukuman yang pantas untuk seorang koruptor yang mencuri uang rakyat ratusan juta bahkan milyaran rupiah? Sistem hukum pidana di Indonesia terbilang sangat lemah, para koruptor yang telah menjadi tersangka  bisa mendapat fasilitas remisi (masa potongan tahanan), tentu saja dengan aturan-aturan hukum yang saya tidak pahami.

Fakta sejarah Islam  mencatat, ketika hukum-hukum Islam dilakoni secara sempurna termasuk hukum pidana, ternyata hanya terjadi 200 kasus pidana saja selama 1300 tahun dalam masa pemerintahan Islam (sistem Khilafah). Seandainya hukum islam ini mampu diterapkan di Indonesia, tidak hanya akan meringankan tugas KPK, melainkan angka korupsi di Indonesia InsyaAllah akan berkurang dengan drastis.

Aborsi Adalah Pilihan

Wanita mana yang tidak mendambakan kehadiran seorang malaikat kecil dalam hidupnya. Melahirkan, merawat, dan mendidik anak adalah cita-cita mulia yang menjadi impian setiap wanita. Ada rasa jengkel, sedih, dan iba berkecamuk dalam hati ketika mendengar seorang wanita menggugurkan kehamilannya (aborsi).

Segelintir info yang saya temukan, Indonesia dan Amerika adalah dua negara  yang memiliki pandangan berbeda dalam menyikapi aborsi. Abortion is legal in America, 4 dari 10 wanita hamil di Amerika melakukan aborsi, bahkan aborsi dianggap pilihan dan hak setiap wanita. Dalih demokrasi dijadikan alibi untuk mengkonduksi apapun, termasuk membunuh janin. Hal ini masih menjadi kontroversi di setiap negara,  sedangkan hukum di Indonesia melarang keras tindakan terkutuk ini karena dianggap tidak manusiawi serta tabu untuk budaya timur.

Sebagian besar kasus aborsi diakibatkan oleh kehamilan di luar nikah, dan pelaku terbanyak di Indonesia adalah wanita usia 20-24 tahun, dengan persentase sebesar 33%. (http://www.aborsi.org/pelaku.htm)

Banyak wanita keliru dalam mengambil sikap, mereka hanya berpikir pendek saat mengambil jalur pintas. Kehamilan di luar nikah dianggap aib, tujuan utama aborsi hanya untuk menutupi malu dan mempertahankan harga diri. Takut dikucilkan, dihina, atau pahitnya dibuang dari lingkungan. Namun, mengapa kata 'aib' itu tidak digaris bawahi sebelum mereka melakukan 'free sex'. 

Berdasarkan catatan dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, ada 2,6 juta kasus aborsi tiap tahun di Indonesia. Hanya 15 persen tergolong aborsi legal dengan alasan medis, sisanya adalah kehamilan yang tak direncanakan. Wanita berbondong-bondong berburu klinik gelap untuk mengenyahkan janin mereka dengan ongkos aborsi dari Rp 1,5 juta hingga Rp 6 juta per kasus. 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengancam pelaku praktek ini dengan hukuman 15 tahun penjara. Akan tetapi undang-undang ini dirasa tumpul karena secara tindakan tampak kurang tegas. Bahkan ada beberapa pihak aparat dan dokter menjalin hubungan khusus untuk menggenjot bisnis menggiurkan ini. Bayangkan saja, ongkos aborsi bisa bergerak hingga 200 Miliar per tahun.

Pelaku utama aborsi adalah wanita yang melakukan seks pra nikah. Seks memang hal lumrah bagi setiap makhluk hidup. Namun, sadarlah setiap tindakan pasti ada konsekuensi yang harus dihadapi, baik secara jiwa maupun mental, bahkan meroda hingga jalur hukum. Wanita, bukanlah seekor binatang, yang berperilaku tanpa akal, dan berbuat tanpa tanggung jawab. Pikirkan lebih jauh sebelum bertindak, jangan biarkan dirimu hancur karena nafsu dan ego. Wanita adalah sosok yang paling dirugikan dalam hal ini, kehancuran akan selalu menghantui diliputi rasa bersalah yang tak pernah bosan melekat. Sekejap mata kasus ini mampu dituntaskan di tangan dokter, tapi bagaimana di tangan Allah?

Jangan Menjadi Seperti Keledai

 Siapakah diantara teman-teman yang pernah menjelma seperti seekor keledai dalam sebuah ladang jagung? Saya mengibaratkan korban hukum sebagai keledai dan instansi/lembaga hukum sebagai ladang jagung. hehe.. Jadi maksud saya, pernahkah kamu dibodohi oleh ketidakpastian hukum? Lets talk about Law! I am a layman but I wanna reveal my real story which puts me as a victim of structure of law.

Sebelum kamu memberikan jawaban, sebenarnya keluarga saya pernah menjadi keluarga keledai loh. Ups! Ini hanya sebatas perumpamaan ya. Hehe.

Ayah saya mempunyai seorang notaris kepercayaan keluarga, kita sebut saja dia Bunga. Apapun masalah sengketa yang melibatkan hukum, si Bunga inilah yang selalu pertama kali turun tangan membantu keluarga kami.

Kekecewaan kami dimulai saat ayah baru saja membeli sebuah rumah sederhana. Seperti biasanya, kami percayakan proses akte balik nama kepada si Bunga. Proses itu sudah kami lakukan sejak bulan Agustus 2010, dan sampai detik ini pun bulan Oktober 2011 masih belum ada kabar. 

Terhitung genap satu tahun, saya mendatangi Bunga dan menanyakan akte balik nama tersebut. Dengan ringan ia menjawab bahwa surat tersebut masih dalam proses di kantor pusat. What the Hell! Selama itukah prosesnya? Padahal kami sudah melunasi biaya administrasi yang ia minta, jumlahnya tidak sedikit lho. 

Dari pengalaman tersebut, saya merasa seperti seekor keledai bodoh yang diumpani seonggok jagung. Kami dianggap bodoh karena mempunyai latarbelakang kosong tentang dunia hukum. Kami terperangkap dalam suatu biduk permainan yang tak pernah diketahui alurnya. Tidak ada transparansi, bahkan kami hanya dibumbui janji yang tidak pasti. Kenapa selalu dipersulit bila terlibat dalam masalah hukum? Dimana integritas dan moralitas para penegak hukum? 

Kami sudah mengeluarkan sejumlah uang yang tidak sedikit jumlahnya, tapi mengapa pelayanan hukum Indonesia tidak memuaskan. Ini seperti pemerasan terselubung dengan iming-iming keamanan dari pihak kepolisian dan juga perlindungan hukum yang sah. Hadeh, ini namanya konspirasi busuk antara dua lembaga yang notabene, katanya "mengabdi kepada masyarakat." Atau jangan-jangan ini hanya modus untuk penggemukan rekening pribadi.Wallahualam! 

Lunturnya kepercayaan terhadap si Bunga membuat kami menjadi lebih berhati-hati dalam menunjuk orang saat terlibat kasus hukum. Apakah para kinerja penegak hukum di Indonesia telah bobrok? Yah, semoga saja masih ada insan cerdas, jujur, dan berintegritas tinggi yang terjun dalam dunia hukum secara professional di Negara kita tercinta ini. Amin